October 25, 2009

TELAAH HUKUM AGROBISNIS BAGI PENGEMBANGAN KEDELAI SEBAGAI SALAH SATU JENIS TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN

Anita Afriana, Santi Hapsari Dewi, Rai Mantili

(DIPA Unpad 2009-Litmud)

 

Arah kebijakan pembangunan dibidang pertanian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan pertanian berkelanjutan. Sejalan dengan misi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Jawa Barat (2003–2007), Visi dan Misi Pemerintah Propinsi Jawa Barat atau Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2004–2009 yang memprioritaskan Program Ketahanan Pangan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002, penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang salah satunya adalah kedelai. Dalam pengembangan agrobisnis pada umumnya dan terhadap tanaman kedelai pada khususnya, bidang– bidang non hukum seperti ekonomi, teknologi, dan ilmu sosial (termasuk pertanian) harus juga diatur dalam hukum dan hanya dengan dasar pengetahuan mengenai bidang-bidang non hukum itu benar-benar akan dapat memenuhi fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sehigga menjadi hukum pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kebijakan dari aspek hukum yang berhubungan dengan pengembangan agrobisnis tanaman kedelai dan untuk mengetahui peranan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan sektor agrobisnis tanaman kedelai dikaitkan dengan program pembangunan berkelanjutan (suistanaible development). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan tanaman kedelai sabagai tanaman pangan sudah diakomodasi oleh berbagai kebijakan, yaitu aspek hukum terhadap kegiatan agrobisnis pertanian tanaman kedelai mulai dari sub-sistem hulu (onfarm) seperti pengadaan lahan hingga hilir (pemasaran), hanya saja terdapat sedikit kelemahan pada pengembangan sektor pemasaran. Agar dapat memproduksi dalam skala yang besar dibutuhkan kerjasama kemitraan/kerjasama dengan tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian telah menyatakan komitmennya terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan, namun kebijakan tersebut tidak akan dapat direalisasikan tanpa diikuti pelaksanaan komitmen pada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menerapkan peran serta BIMAS, INMAS serta Balai Penyuluh Pertanian atau PPL (Petugas Penyuluh Pertanian) yang pernah dipergunakan pada Rencana Pembangunan Tahap Ke-IV untuk meningkatkan pengembangan produksi pertanian khususnya tanaman pangan kedelai.

Kata Kunci : Agrobisnis, Hukum Pembangunan, Pembangunan Berkelanjutan

Artikel terkait