December 11, 2019

Sosialisasi Kewenangan Pemerintah Desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Dusun KR Kerakas Desa Segara Kabupaten Lombok Utara

Tim Pengabdian ALG yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum  dan beranggotakan Dr. Sony A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si., Dr. Iwang Gumilar, M.Si, dan Dr. Novie Indrawati Sagita, S.IP., M.Si melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cinunuk dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”. Selain itu, pelaksanaan PKM yang selanjutnya dilakukan di Dusun KR Kerakas Desa Segara Kabupaten Lombok Utara tentang pemberdayaan masyarakat kampung nelayan.

Kegiatan PKM pertama dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juli 2019 dan digelar di Balai Kantor Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung. Peserta dari kegiatan pertama sebanyak 20 orang dengan rician 7 orang Badan Perwakilan Desa, 1 orang Kepala Desa, 7 orang aparatur desa (sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur umum, kesra, keuangan dan staf), 3 orang kepala dusun (kadus), 1 orang dari unsur LPMD, dan 1 orang dari unsur Tim Penggerak PKK.

Pada kegiatan PKM kali ini, perangkat desa dibekali pengetahuan tentang sistem pemerintahan desa, pelaksanaan kewenangan pemerintah desa, penyusunan peraturan desa, teknik perencanaan pembangunan desa, pengelolaan dana desa, peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, dan manajemen konflik.

Adapun narasumber yang memberikan pembekalan dalam bimtek ini yaitu Prof. Dr. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum (Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dan penyusunan peraturan desa), Dr. Sony A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si (Manajemen Konflik dan Pemberdayaan Masyarakat), Dr. Iwang Gumilar, M.Si (Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan; Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok dan kewirausahaan hasil perikanan), Dr. Novie Indrawati Sagita, S.IP., M.Si (Teknik Perencanaan Pembangunan

Desa), Rudiana, S.IP., M.Si (Sistem Pemerintahan Desa), Dian Fitriani Afifah, S.IP., M.Ipol  (Pengelolaan Dana Desa), dan Dr. Tina Rostinawati, M.Si, Apt (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat).

Dari hasil diskusi bimtek ini, terjaring 24 masalah pembangunan di Desa Cinunuk, diantaranya yaitu pelepasan hak perumahan yang belum diserahkan pada pemerintah daerah, penanggulangan Sampah (masyarakat membuang sampah di sungai), kesadaran lingkungan, banjir musiman, sanitasi buruk, dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, dan pelaksanaan pembangunan yang menyangkut segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa  didalamnya, dibutuhkan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Dalam hal pembangunan desa, tidak hanya dibutuhkan partisipasi saja melainkan juga melakukan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam PKM ini dibutuhkan teknik partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam hal membuat perencanaan dan pengawasan program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Agar keterlibatan masyarakat memperoleh hasil yang maksimal, dibutuhkan pengetahuan tentang teknik perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa. Teknik perencanaan partisipatif adalah teknik mengenai metode-metode partisipasi yang digunakan untuk kegiatan survey dan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan bimtek ini dirasakan bermanfaat bagi mereka agar memahami benar apa yang perlu dilakukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan desa, termasuk bagaimana mengelola dana baik dari hasil swadaya, hasil usaha (BUMDes), dan aset-aset desa, merencanakan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan manajemen konflik yang terjadi di desa  secara proporsional.

Selanjutnya, tim melakukan kegiatan PKM kedua pada Jumat, 8 November 2019 dan berlokasi di Kampung Nelayan, Dusun KR Kerakas Desa Segara Kabupaten Lombok Utara, NTB. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 26 orang peserta yang merupakan masyarakat kampung nelayan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan memanfaatkan PKH (Program Keluarga Harapan), selain memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat itu sendiri.

Kelembagaan “nelayan” adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang perikanan dan kelautan. Penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Pada bidang perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan dan kelembagaan kelompok nelayan diperlukan dalam upaya meningkatkan daya saing nelayan dalam pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Kapasitas nelayan dapat meningkat sejalan dengan parisipasi mereka dalam kelembagaan nelayan. Kapasitas nelayan dan partisipasi mereka dalam kelembagaan nelayan akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif.

Dalam kehidupan komunitas nelayan, posisi dan fungsi kelembagaan nelayan merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan perikanan dan kelautan juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem kemaritiman kawasan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar nelayan (kelompok nelayan).

Saat ini potret nelayan dan kelembagaannya di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat Dusun KR Kerakas Desa Segara Kabupaten Lombok Utara, NTB telah memiliki kelompok nelayan namun belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti kelompok nelayan  KR Kerakas, belum memiliki aturan atau anggaran dasar sebagai aturan main atau landasan dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok tersebut. Adapun permasalahan lain yang ditemukan oleh tim dilapangan diantaranya yaitu belum ada tempat pelelangan ikan, belum ada tempat pengolahan ikan, masyarakat belum memanfaatkan potensi pariwisata, pemerintah belum memberikan bantuan penuh untuk membantu para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan, dst.

Oleh karena itu perlu ada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh nelayan sehingga mereka harus menjadi subjek dalam proses tersebut. Adapun beberapa tahapan strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan adalah mengenalkan dan mengembangkan koperasi di lingkungan masyarakat, dukungan permodalan bagi nelayan dengan prosedur yg ringkas dan mudah, dukungan pembinaan dari pemerintah terhadap nelayan dan kelembagaannya, dan dukungan fasilitas untuk pengembangan usaha nelayan.

Artikel terkait