December 12, 2019

Pengembangan Umkm dan Inklusi Keuangan Melalui Kolaborasi Lembaga Keuangan, Fintech, Lkm, Dan Community Agent”

Terdapat fenomena penggunaan Fintech yang makin luas di masyarakat dewasa ini. Namun penggunaan fintech bagi UMKM meskipun perlahan meningkat namun tetap menimbulkan berbagai isu seperti tingkat kepercayaan pada sistem ini dan permasalahan yang lain seperti penipuan dan kecurangan. Namun demikian Fintech juga menawarkan kemudahan tidak hanya bagi pengusaha pelaku UMKM namun juga konsumen. Oleh karena itu, kehadiran Fintech dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga yang menyalurkan kredit mikro (microcredit) tanpa agunan dan mengutamakan masyarakat miskin sangat diperlukan dan sangat berpengaruh pada keberlangsungan usaha UMKM.

Kegiatan KKN-PPM Integratif 2019 dengan judul “Pengembangan UMKM dan Inklusi Keuangan Melalui Kolaborasi Lembaga Keuangan, Fintech, LKM, dan Community Agent”, ini dilaksanakan di Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Desa ini berajarak sekitar 23 KM dari pusat Kabupaten Sumedang dan 54 KM dari Kecamatan Jatinangor.

Permasalahan yang mereka hadapi dalam kerjasama dengan UMKM dan LKM yaitu pada skala ekonomi. Selain skala ekonomi masalah yang perlu dipecahkan adalah masalah pengenalan teknologi kepada masyarakat yang berkecimpung di UMKM dan LKM. Mereka biasanya punya masalah dengan teknologi, atau dikenal dengan gaptek (gagap teknologi). Perlu diberi sosialisasi aplikasi teknologi yang menjadi sederhana kepada masyarakat yang biasanya pada level berpenghasilan rendah

punya pendidikan rendah sehingga penjelasan dan prosedur pada pemakaian teknologi tidak terlalu rumit. Masyarakat Indonesia secara pendidikan masih terlalu rendah berdasarkan data BPS bahwa rata-rata pendidikan masyarakat baru 8 tahun, artinya rata-rata pendidikan pelaksana UMKM dan LKM baru sampai pada pendidikan kelas dua SMP. Terdapat pula permasalahan lain yaitu mayoritas masyarakat Desa Situmekar yang berprofesi sebagai petani dan peternak, membuat jiwa wirausahawannya masih cukup rendah. Walaupun begitu, wirausaha dan UMKM dalam skala kecil dapat dengan mudah kita temui di Desa Situmekar. Kegiatan jual beli masih berfokus dalam sektor lokal setempat, yang mana para wirausaha hanya dapat mendistribusikan dan memenuhi permintaan dari desa itu sendiri saja. Maka hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga kerja terampil dan belum terbukanya masyarakat pada teknologi yang dapat menawarkan kemudahan untuk mengasah keterampilan dan juga memperluas pendistribusiannya itu sendiri.

Melalui kegiatan PPM ini dilakukan pendampingan dan workhshop kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Situmekar mengenai mekanisme KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Lembaga Keuangan Konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia dan juga pengenalan metode pinjaman berbasis teknologi (Fintech/Financial Technology). Tentu saja kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha dan memberikan akses pendanaan apabila para pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk dapat mengembangkan usahanya. Dalam kegiatan ini metode pelaksanaan yang dipergunakan adalah metode pelatihan partisipatif yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian materi dan bimbingan mengenai mengenai mekanisme pembiayaan (kredit) melalui Lembaga Keuangan Mikro dan mekanisme pembiayaan berbasis Fintech.

Materi yang akan diberikan dalam workshop tersebut adalah mengenai sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sosialisasi Fintech (Financial Technology). Kami memilih KUR karena di Desa Situmekar banyak wirausahawan yang membutuhkan edukasi tentang KUR itu sendiri. Kami bekerja sama dengan pihak Bank BRI Unit Desa Situmekar, sebagai narasumber yang memberikan materi mengenai KUR. Dari sosialisasi ini diharapkan para pengusaha memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju lagi dengan pemanfaatan dana KUR yang telah diatur juga oleh pemerintah. Topik kedua yang dipilih adalah mengenai Fintech atau Financial Technology. Dari survey awal, kami melihat bahwa di Desa Situmekar penggunaan Fintech masih sangat minim bahkan nihil untuk aplikasi-aplikasi dalam gawai, seperti yang kita kenal yaitu OVO, dana, Go-Pay, dan semacamnya. Selain itu melakukan sosialisasi tentang sistem pinjaman online sesuai terbitan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Diharapkan setelah adanya program ini tetap ada program yang serupa secara berkelanjutan disertai pendampingan untuk memantau perkembangan usaha-usaha masyarakat setempat. 

Penulis : Mokhamad Anwar, SE., M.Si., Ph.D; Dr. Sulaeman Rahman N, S.E., M.B.A ; Sunu Widianto, Ph.D 

Artikel terkait