October 31, 2001

Pengaturan Batas-batas Wilayah Laut Antar Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Jawa Barat.

Susilowati S.,SH, Ida Nurlinda, SH.,MH, Imamullhadi, SH Fakultas: HUKUM Sumberdana: DIK Tahun: 2001 Abstrak: Salah satu implikasi berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah Daerah mempunyai wilayah laut seluas 12 mil laut untuk Daerah Provinsi dan 4 mil laut untuk Daerah Kabupaten/Kota. Penambahan wilayah laut daerah tersebut tidak diikuti dengan pedoman penetapan batas-batas wilayah laut antar Daerah, baik antara Daerah Kabupaten/Kota, maupun antar Daerah Provinsi. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi Daerah dalam menetapkan wilayah lautnya. Penelitian mengenai Peraturan Batas-batas Wilayah Laut antar Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Jawa Barat mencoba untuk menjawab permasalahan sejauhmana perundang-undangan mengatur tentang penetapan batas-batas wilayah laut antar Daerah yang saling berdampingan. Jawaban atas permasalahan tersebut dapat membantu Pemerintahan Daerah dalam menetapkan batas-batas wilayah laut daerahnya. Dengan metode pengkajian hukum secara interdisipliner dan multidisipliner, dengan metode pembahasan yuridis penelitian normatif, dan dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun bahan-bahan non hukum yang terkait langsung dengan permasalahan yang dibahas, maka diketahui bahwa sejauh ini belum terdapat satupun peraturan yang telah mengatur secara tegas mengenai penetapan batas-batas wilayah laut antar Daerah, serta disimpulkan pula bahwa pengaturan mengenai penetapan batas-batas wilayah laut antar Daerah yang saling berdampingan dapat diatur melalui mekanisme kerjasama antar Daerah. Kata kunci:

Artikel terkait