November 27, 2008

Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Asset) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer Agreement)

R. Kartikasari, SH., MH, Dr. Lastuti Abubakar, SH.,MH, Etty Mulyati, SH., MH Fakultas: PUSLIT HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2008 Abstrak: Salah satu kendala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi di daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya dalam mengembangkan potensi daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai sarana pendukung. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti sarana jalan, pelabuhan laut dan udara, gedung, pusat-pusat bisnis dan sarana pendukung pariwisata seperti hotel, pemerintah daerah perlu memikirkan berbagai alterlatif untuk membangun infrastruktur tanpa harus membebani Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, berkembang salah satu jenis pembiayaan proyek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden No: 38 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah melalui perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer Agreement). Sebagai salah satu jenis perjanjian yang berkembang dalam pembiayaan proyek, BOT masih memerlukan kajian untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang berpotensi timbul dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah perjanjian BOT dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan kekayaan daerah? 2) Hambatan-hambatan yuridis apa yang ditemukan dalam pengelolaan kekayaan melalui perjanjian BOT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data melalui teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisa secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Perjanjian BOT dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu cara pemanfaatan aset kekayaan daerah untuk membangun infrastruktur di daerah guna mendukung investasi daerah. Melalui perjanjian BOT, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan memilikinya setelah akhir masa perjanjian tanpa harus membebani APBD dan kehilangan hak ekslusif atas lahan strategis; 2) Dssalam pelaksanaannya ditemuka beberapa kendala yuridis antara lain kendala regulasi yang melarang barang milik daerah untuk dialihkan, dijaminkan atau digadaikan, sementara untuk pembiayaan proyek yang membutuhkan investasi besar, investor memerlukan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya sehingga diperlukan kejelian dalam menafsirkan pasal 178 UU No. 32 Tahun 2004 yang memuat larangan tersebut; kendala lain adalah kesulitan para pihak dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing dalam perjanjian BOT mengingat banyaknya regulasi yang harus diperhatikan seperti UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No:38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, UU tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Kata kunci: Pengelolaan, kekayaan daerah, perjanjian

Artikel terkait