October 25, 2009

MODEL STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Maret Priyanta, Imamulhadi, Amiruddin A. Dajaan Imami

(DIPA Unpad 2009-Litmud)

 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan arah penyelenggaran pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi luas kepada daerah didasari semangat untuk membangun kemandirian dan kreativitas daerah, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan memberdayakan masyarakat daerah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana setiap daerah termasuk Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan berkenaan dengan organisasi perangkat daerah, dan kemudian menganalisinya secara sistematis dengan analisis berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi Perangkat Daerah yang telah ada di Kabupaten Bandung Barat secara umum dapat menunjang Visi dan Misi Pembangunan Daerah termasuk Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, namun harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Model Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupeten Bandung Barat yang sesuai dengan efisien, efektif dan dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah didasarkan kepada variable yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagaiman pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah

Artikel terkait