Maret Priyatna, SH. , Imamulhadi, SH., MH., Amiruddin A. Dajaan Imami,SH.MH Fakultas: HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2008 Abstrak: Salah satu permasalahan dalam bidang perizinan dan menjadi perhatian pemerintah daerah adalah disahkannya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Salah satu aspek yang terkena dampaknya diantaranya adalah mekanisme perizinan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam di daerah. Sejalan dengan permasalahan tersebut, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Tasikmalaya pada bidang pemerintahan pada tahun 2007-2008 akan lebih menitikberatkan terhadap terbentuknya one stop service atau pelayanan satu pintu. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan pelayanan perizinan di bidang pengelolaan sumberdaya alam, dan kemudian menganalisisnya secara yuridis kualitatif dengan analisis berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan pelayanan perizinan terpadu dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini masih menjadi kewenangan masing-masing sektor, namun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyesuaikan dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu seusai dengan ketentuan tersebut Kata kunci: Pelayanan, satu pintu, Sumber Daya Alam, izin