February 8, 2007

Kekuatan Mengikat Data Elektronik Dikaitkan Dengan United Nations Convention On The Use Of Elektronic Communications In International Contract, 2006 Dan Pengaruhnya Terhadap

Sinta Dewi, SH., LLM., Rika Ratna Permata, SH., MH., Prita Amalia, SH. Fakultas: HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2007 Abstrak: Kontrak melalui elektronik merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam perdagangan melalui elektronik yang dilakukan melalui pertukaran data melalui elektronik, salah satu masalah hukum yang harus diselesaikan dalam kontrak melalui elektronik yaitu masalah keabsahan dari kontrak elektronik untuk menyikapi masalah tersebut. PBB telah berhasil membuat suatu Konvensi Internasional tentang kekuatan mengikat suatu data elektronik, sehingga diharapkan konvensi ini akan membawa kepada kepastian hukum bagi pelaku bisnis internasional. Penelitian bertujuan untuk menganalisis beberapa masalah hukum yaitu bagaimana kekuatan mengikat suatu data elektronik bila dikaitkan dengan kontrak melalui elektronik yang telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Penggunaan Komunikasi melalui Elektronik khususnya dalam suatu kontrak internasional. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi kepustakaan menggu-nakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta membahas pengaturan internasional tentang kekuatan data elektronik dalam suatu kontrak internasional dan bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa secara Internasional para pihak dalam melaksanakan kontrak internasi-onal melalui elektronik secara internasional akan terlindungi haknya melalui Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005, akan tetapi sebagaimana ketentuan internasional untuk dapat mengikat tentunya harus diratifikasi dahulu ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Bagi Indonesia, perlin-dungan terhadap kontrak internasional melalui elektronik belum sepe-nuhnya dapat terlaksana, karena Indonesia belum memiliki Undang-undang tentang E-Commerce walaupun pemerintah telah mengajukan RUU ITE ( Informasi dan Transaksi Elektronik), akan tetapi hingga saat ini masih dalam pembahasan di DPR. Selanjutnya Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi tentang Electronic Communications, 2006, sehingga perlindungannya masih menggunakan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata dimana alat-alat bukti yang dipergunakan masih bersifat limitative, sehingga alat bukti elektronik belum termasuk di dalamnya Kata kunci:

Artikel terkait