February 8, 2007

Kedudukan Tanah Carik Desa Di Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang No. 5

Betty Rubiati, SH.,MH., Hj.Yani Pujiwati.SH.,MH., Nia Kurniati, SH., MH. Fakultas: HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2007 Abstrak: Tanah carik desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pemba-ngunan, dan pelayanan masyarakat desa. Tanah carik desa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa. Permasa-lahannya adalah bagaimana kedudukan tanah carik desa dihubungkan dengan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta bagaimana pendaftarannya dalam Peartusan Peemrintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Dalam penelitian dipergunakan metode deskriptif analitis agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kedudukan tanah carik desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan tanah carik desa. Dari penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung diperoleh kesimpulan, bahwa kedudukan tanah carik desa dalam UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli desa. Dalam UUPA tanah carik desa tidak termasuk ke dalam hak-hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 UUPA, namun apabila ditafsirkan tanah carik desa sama dengan hak pakai. Tanah carik desa bukan objek pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran Tanah Kata kunci:

Artikel terkait