February 8, 2008

Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) Dalam Mewujudkan Penguatan Struktur Perbankan Indonesia

Etty Mulyati, SH., MH, Dr. Lastuti Abubakar, SH.,MH, R. Kartikasari, SH., MH Fakultas: PUSLIT HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2008 Abstrak: Pemerintah melalui Bank Indonesia mengumumkan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu beberapa tahun ke depan yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tanggal 9 Januari 2004. Salah satu bentuk implementasi API dalam mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang kuat yaitu dengan melakukan penataan kembai struktur kepemilikan pada perbankan Indonesia, maka dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Single Presence Policy), kebijakan ini mewajibkan kepada bank-bank nasional yang memiliki saham di beberapa bank untuk segera melalukan pengalihan sahammnya ke pihak lain, melakukan konsolidasi, merger, akuisisi atau dengan membuat Bank Holding Company. Pelaksanaan pemilihan opsi tersebut bukanlah hal yang mudah, karena setiap opsi tersebut akan memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi keberadaan bank-bank tersebut, sehingga timbul permasalahan Apakah Presence Policy merupakan suatu kebijakan yang tepat diterapkan pada perbankan Indonesia dan hambatan-hambatan yuridis apa saja dalam penerapan Single Presence Policy tersebut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis khususnya upaya Bank Indonesia dalam rangka mendorong restrukturisasi perbankan melalui Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia, selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) sudah tepat diterapkan pada perbankan Indonesia dengan tujuan mengendalikan kepemilikan asing dan mengurangi jumlah bank sehingga mendukung efektivitas pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank. Hambatan pada perubahan struktur perbankan antara lain menentukan opsi yang tepat bagi bank-bank BUMN karena setiap Bank akan mempunyai argumentasi mengenai posisi banknya. Disamping itu bank-bank swasta nasional dengan berbagai kondisi lebih suka menjual banknya ke pihak asing daripada melakukan penggabungan dengan bank lainnya Kata kunci: Single presence policy, merger, konsolidasi

Artikel terkait