Ida Nurlinda, SH.,MH., Agus Mulya Karsona, SH.,MH., Imammulhadi, SH. Fakultas: HUKUM Sumberdana: DOSEN MUDA Tahun: 2001 Abstrak: Selama 30 tahun pemerintahan rezim Orde Baru, pembangunan sektor kehutanan di Indonesia yang telah mengabaikan aspek keberlanjutan dan menghambat hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan akses yang baik atas sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya. Hal ini dapat dipahami karena paradigma pembangunan sektor kehutanan selama ini berbasis pada negara (state-based forestry management), padahal seyogianya berbasis pada rakyat (community forestry). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami apakah pembangunan kehutanan yang berbasis kerakyatan dapat mendorong adanya akses yang baik dari masyarakat adat terhadap sumberdaya hutan. Selain itu, juga untuk mengetahui dan memahami apakah pembangunan kehutanan yang berbasis kerakyatan dapat mendukung kebijaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan hukum yang mempergunakan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik metode penafsiran hukum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pembangunan kehutan yang berbasis kerakyatan dapat mendorong adanya akses yang baik dari masyarakat adat terhadap sumberdaya hutan, karena masyarakat adat tersebut merupakan satu kesatuan yang sistematis dengan sumberdaya hutannya sebagaimana dikenal dengan istilah hak ulayat. Mereka mempunyai hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat tersebut. Selain itu, pembangunan kehutanan yang berbasis kerakyatan dapat mendukung kebijaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, karena hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat tersebut juga menimbulkan kewajiban untuk memelihara kelestarian sumberdaya hutannya agar tetap memberi manfaatnya bagi kelangsungan hidup komunitas masyarakat adat tersebut. Kata kunci: