Nia Kurniati, SH., MH, Maret Priyanta, SH, Agus Mulya Karsona, SH., MH Fakultas: PUSLIT HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2008 Abstrak: Kabupaten Tasikmalaya diprediksi mempunyai potensi di bidang pariwisata yang belum tergali, yang tersebar antara lain di kawasan Cipatujah, Cibalong, Cikalong dan Kawasan selatan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk membangun sektor pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya, terkendala oleh terbatasnya anggaran pemerintah yang tersedia sebagai modal pembangunan. Sebagai solusi untuk mengatasi hal itu, dapat dilakukan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga yang bersedia menanamkan modalnya. Peluang tersebut menjadi terkendala akibat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, yang membuat ketentuan mengenai larangan membebani objek kerjamsa pemanfaatan lahan dengan hak tanggungan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencari peluang untuk membebankan hak tanggungan atas objek kerjasama pemanfaatan lahan, agar diperoleh modal kredit untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pembebanan hak tanggungan, kerjasama daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah di Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu menggunakan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dan kerjasama pemanfaatan lahan serta aspek-aspek lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keterbatasan anggaran pemerintah yang tersedia untuk mengembangkan kawasan wilayah yang mengandung potensi pariwisata, dapat ditempuh dengan menjalin kerjasama daerah antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan mitra kerjasama, berlandaskan pada