February 8, 2001

Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi Jawa Barat.

Imamulhadi, SH, Hernadi Affandi, SH, Rd. Achmad Gusman, C.S.,SH Fakultas: HUKUM Sumberdana: DIKS Tahun: 2001 Abstrak: Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi sangat luas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat. Penelitian mengenai Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Penataan Ruang Daerah Propinsi Jawa Barat sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauhmana implikasi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, dan untuk mengetahui sejauhmana implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap proses pengesahan Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dan pengkajian produk-produk hukum dilakukan secara yuridis-normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum dan teori-teori hukum melalui penafsiran hukum, serta teknik dengan pengumpulan data dan informasi berdasarkan studi pustaka, wawancara dan studi lapangan yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari praktisi hukum, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum dan teori-teori hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implikasi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah merubah kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Dalam bidang penataan ruang wilayah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat bertambah seluas 12 mil laut, serta telah merubah mekanisme proses pengesahan Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi Jawa Barat di mana Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi Jawa Barat tidak perlu lagi terlebih dahulu mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri, melainkan cukup ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD Propinsi Jawa Barat. Kata kunci:

Artikel terkait