Nadia Astriani, Sh., M.Si Fakultas: HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2011 Abstrak: Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat ternyata telah memicu perubahan tata guna lahan dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Hampir semua lahan yang cocok untuk pertanian di Jawa Barat sudah diolah secara intensif. Hutan yang terbatas di dataran tinggi telah diperuntukkan bagi areal perlindungan daerah tangkapan air meskipun juga telah banyak berubah menjadi wilayah pertanian dan permukiman. Di wilayah pantai, sebagai akibat tekanan penduduk, hutan bakau yang demikian luas sudah terpakai habis atau diubah untuk kepentingan-kepentingan lain, berubah menjadi persawahan, pertambakan ikan dan udang. Masalah aktual yang terjadi di dataran tinggi di Jawa Barat sekarang adalah perambahan hutan, termasuk ke dalam hutan lindung, perubahan besar atau konversi lahan sawah beririgasi untuk permukiman dan industri, yang sebagian besar terkonsentrasi di dan sekitar perkotaan telah menimbulkan berbagai masalah terhadap lingkungan perkotaan. Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan visi dan misi Jawa Barat dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Untuk itu penataan ruang ke depan harus mampu secara optimal mensinergikan faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor alokasi ruang secara proporsional, faktor pendekatan keterpaduan, dan faktor dinamika pendapatan penduduk. Asas penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Asas lainnya adalah keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada kondisi sumberdaya alam, kualitas lingkungan dan faktor kependudukan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian untuk menemukan Hukum In Concreto, merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan in cocreto dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian di beberapa kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa walaupun aturan dalam UUPR bisa mencegah terjadinya alih fungsi lahan di luar perencanaan, tetapi praktek di lapangan sangat tergantung pada kondisi dan permasalahan daerah tersebut serta aturan-aturan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Selain itu pelibatan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting dalam pengendalian alih fungsi lahan, karena perubahan fungsi lahan paling banyak terjadi pada lahan yang dikuasai perorangan. Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan. Kata kunci: