February 8, 2001

Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Terhadap Kewenangan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kota Bandung.

Nia Kurniati, SH.,MH., Lies Sulistiani, SH.,MH., Hernadi Affandi, SH. Fakultas: PERKEMBANGAN HUKUM DAN DINAMIKA SOSIAL Sumberdana: DIKS Tahun: 2001 Abstrak: Berlakunya UU 22/1999 menimbulkan implikasi terhadap penyelundupan tugas pemerintahan di daerah, sebab Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Beranjak dari itu, dipandang perlu dilakukan penelitian mengenai implikasi berlakunya undang-undang tersebut terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menyelenggarakan bidang tugas tersebut, ternyata harus tetap dalam kerangka peraturan dan kebijakan Pemerintah Propinsi. Mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan ini, dilaksanakan secara fungsional horizontal dan vertikal antara Pemda terkait, Dinas, Lembaga Teknis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan di Kota bandung menurut UU 22/1999 jo Perda No. 3 dan No. 6 tahun 2001. Kata kunci:

Artikel terkait