October 25, 2009

IMPLEMENTASI UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WANITA DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR

Nella Sumika Putri, Prita Amalia, I. Tajudin

(DIPA Unpad 2009-Litmud)

 

Kabupaten Cianjur merupakan suatu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini merupakan faktor penghambat bagi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya sehingga berbagai masalah sosial misalnya pengangguran dan kemiskinan akan lebih sulit diatasi. Permasalahan ini tentu saja harus diwaspadai terutama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga Kabupaten Cianjur khususnya wanita dan anak-anak yang merupakan objek yang sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan upaya implementasi UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka perlindungan hak wanita dan anak dan perlindungan yang dapat diberikan kepada wanita dan anak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang oleh Kabupaten Cianjur. Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Penulisan penelitian melakukan pengkajian dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan orang, hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban, serta hak-hak wanita dan anak. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, hal ini ditekankan ke arah bagaimana Kabupaten Cianjur memberikan perlindungan kepada penduduknya (khususnya wanita dan anak) dalam rangka pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang. Implementasi UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cianjur telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdangan Orang, Melakukan kerjasama antar lembaga yang terkait yaitu antara pemerintah, departemen terkait, aparat penegak hukum dan LSM serta melakukan sosialisasi melalui masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup dengan mengandalkan media penegakan hukum semata akan tetapi harus dicari akar permasalahannya. Masalah ekonomi adalah sumber dari segala permasalahan sehingga menurut penulis Pemerintah Cianjur harus lebih meningkatkan perekonomian daerah dengan menyediakan lapangan kerja baru.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Hak Wanita dan Anak

Artikel terkait