Neneng Yani Yuningsih, S.IP.,M.Si Siti Witianti, S.IP., M.Si Dede Sri Kartini, Dra., M.Si Fakultas: ISIP Sumberdana: STRATEGIS NASIONAL Tahun: 2009 Abstrak: Perkembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan perkembangan lingkungan pemerintahan dan lingkungan masyarakat sosial yang dinamis. Sesungguhnya kebijakan pengembangan otonomi desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Bagaimanapun visi pengembangan otonomi desa harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dalam implementasi otonomi desa, setidaknya terdapat beberapa hal yang sangat substansi untuk dilakukan, yaitu peningkatan kapasitas institusi desa melalui modernisasi organisasi pemerintah desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa dan reformasi birokrasi desa, serta pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada kebutuhan masyarakat desa. Sasaran dari program pembangunan ekonomi masyarakat desa sehingga mereka mendapat kesejahteraan. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa adalah pemberdayaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga ekonomi produktif desa. BUMDES diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam implementasi desa, masyarakat desa menjadi subyek pembangunan dan bukan obyek pembangunan di desa Kata kunci: otonomi desa, pembangunan desa, ekonomi desa