November 20, 2019

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL BERWAWASAN GENDER DI KOTA BANDUNG

PKL laki-laki dan perempuan menghadapi beragam masalah dan pengalaman yang berbeda; misal, dalam hal kekerasan berbasis gender, keamanan berdagang pada malam hari, akses terhadap wilayah, dan pemilihan komoditas dagangan, membutuhkan sebuah kebijakan yang peka gender. Namun saat ini, aspek gender belum menjadi pertimbangan dalam kebijakan penataan dan penertiban PKL di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Padahal, tatacara penataan dan penertiban PKL dengan memperhatikan aspek kebutuhan dan keadilan gender tidak hanya akan membuat PKL lebih tertib tetapi juga mendorong terwujud pemberdayaan masyarakat yang adil gender. Berawal dari hal ini, peneliti akan melakukan kegiatan PPM berupa pelatihan gender pada petugas pemerintah yang bertugas menangani PKL agar dapat mengintegrasikan dan mengimplementasikan aspek gender dalam kebijakan penataan dan penertiban PKL yang telah ada. Kegiatan PPM ini sangat erat kaitannya dengan salah satu output RKDU yang diusulkan, yaitu menghasilkan sebuah naskah akademik mengenai aspek gender dalam perdagangan kaki lima. Poin-poin penting dari naskah akademik itu akan disosialisasikan pada para petugas pelaksana Kebijakan tentang PKL seperti Satpol PP dan Dinas KUKM dan Indag Kota Bandung agar dapat diintegrasikan dan diterapkan dalam kebijakan yang telah ada.

Dari permasalahan diatas maka dilakukannya kegiatan PPM yang berjudul “implementasi kebijakan penataan PKL berwawasan gender dinkota bandung” yang bertujuan agar aparat dan PKL memiliki kepekaan gender dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penataan PKL. Manfaat yang bisa diambil dari kegiatan PPM ini juga adalah dapat memberikan pemahaman kepada aparat dan PKL tentang pentingnya aspek gender dalam penataan PKL serta bisa meningkatkan pengetahun aparat dan PKL tentang aspek-aspek gender dalam penataan PKL

Untuk memecahan masalah tersebut tim PPM memberikan pengetahuan ringkas tentang gender, PKL perempuan dan masalah yang dihadapi dan kebijakan penataan PKL berwawasan gender.Sasaran kegiatan PPM ini adalah Satgasus PKL dan PKL di Kota Bandung baik laki-laki maupun perempuan. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan ceramah dan FGD dengan tahapan kegiatan sebagai berikut Survey PKL di Kota Bandung,Memetakan masalah PKL perempuan di Kota Bandung, Ceramah tentang gender dalam kebijakan penataan PKL,Pelatihan Pemasaran Gender , Diskusi,  Feedback.

Berdasarkan identifikasi masalah PKL Perempuan maka diagendakan dua kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yaitu penyuluhan tentang Gender untuk aparat Pemerintah dan Paguyuban PKL serta pelatihan Pemasaran Digital untuk PKL Cicadas dan Cipas.Kedua jenis kegiatan ini dipilih karena perlu ada penyadaran bagi aparat pemerintah dan Paguyuban PKL tentang perbedaan karakteristik masalah antara PKL perempuan dan PKL laki-laki. Sedangkan pelatihan pemasaran digital dipilih karena PKL perempuan merasa menjadi PKL bukan dunia perempuan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa mereka merasa lebih cocok membuka warung, berjualan di pasar atau berjualan online. Sedangkan lokasi Cicadas dipilih karena PKL Cicadas saat ini sedang penataan dan belum bisa berjualan sehingga mereka mengalami penurunan omzet. 

Untuk kegiatan Penyuluhan tentang Gender dilakukan secara dengan berkunjung ke Kantor Satpol PP dan Kecamatan untuk melakukan diskusi tentang kebijakan penataan PKL sekaligus memaparkan hasil riset tim penelitian serta saran-saran bagi penataan PKL perempuan. Beberapa saran yang dikemukan adalah perlunya memperkuat Satpol PP Cantik untuk menangani PKL perempuan,perlu memperhatikan toilet umum pada tempat penataan PKL dan perlu kolaborasi dengan paguyuban PKL untuk menyusun kegiatan pelatihan, penyuluhan dan perlindungan anak bagi PKL perempuan

Setelah kegiatan PPM ini diperlukan adanya kegiatan monitoring pasca pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Mengingat selama ini banyak kegiatan yang dilakukan namun lebih cenderung bersifat proyek dan menjadikan PKL sebagai objek sehingga tidak ada evaluasi yang menyeluruh apakah kegiatan pelatihan tersebut berhasil memberdayakan PKL atau tidak.

Penulis : Dr. Rina Hermawati, S.IP.,M.Si,Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si, Erna Herawati., P.hD ,Dr Juli Rejito., M.Kom 

Artikel terkait