June 19, 2006

Dampak Kegiatan Pendidikan Tinggi terhadap Tata Guna Lahan dan Kegiatan Ekonomi di Jatinangor

Tuti Karyani, Ir.,MSP, Endah Djuwendah, SP,MSidan Eddy Renaldi, SP Fakultas: PERTANIAN Sumberdana: DIPA PNBP Tahun: 2006 Abstrak: Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.583/SK-PIK/1989 Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi. Dengan adanya kegiatan pendidikan tinggi tersebut dapat menarik orang untuk masuk ke Kota Jatinangor untuk belajar yang pada gilirannya mendorong munculnya kegiatan penunjang untuk melayani civitas akademika tersebut. Tujuan penelitian dalam studi ini yaitu untuk mengetahui dampak dibangunnya Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Tinggi terhadap perubahan tata guna lahan dan bangkitan kegiatan penunjang (sebagai lapangan kerja). Apakah kegiatan pendidikan tinggi tersebut dapat menarik penduduk (lokal maupun pendatang) untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan civitas akademika tersebut dan bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di Jatinangor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey deskriptif untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian. Lingkup wilayah studi ini ialah desa-desa yang berada di sepanjang jalan Raya Jatinangor yaitu Desa Hegarmanah, Desa Cikeruh dan Desa Cibeusi. Hasil Penelitian menunjukkan dampak dibangunnya Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi terhadap tata guna lahan ialah a) Lahan sawah tinggal 12% dari keseluruhan wilayah dan selama kurun waktu 1988-2004 telah terjadi penurunan luas secara kumulatif 442 Ha. b) Kegiatan pendidikan tinggi Jatinangor telah membangkitkan kegiatan penunjang berupa usaha pondokan dan non pondokan yang tujuannya untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Rata-rata tenaga kerja yang dapat diserap untuk satu kegiatan antara 2-3 orang bahkan ada yang >3 orang tenaga kerja. Walaupun demikian, karena pertumbuhan penduduk Jatinangor juga meningkat maka di Kecamatan Jatinangor tingkat penganggurannya masih tinggi. c) Kesempatan kerja yang dibangkitkan kegiatan penunjang pendidikan tinggi ternyata juga menarik pencari kerja dan pemilik modal dari luar Jatinangor (pendatang). Pemilik modal tersebut berinvestasi pada usaha pondokan berasal dari Bandung, Sumedang, Jakarta, Tasikmalaya, Garut dan Jawa. Keberadaan mereka justru banyak menyingkirkan penduduk asli yang modalnya terbatas bahkan pada akhirnya banyak yang menjual lahannya kepada pendatang. d). Sektor ekonomi yang menyumbang PDRB Kecamatan juga mengalami perubahan. Sektor pertanian kontribusinya rendah dan mengalami penurunan setiap tahunnya dibandingkan sektor lainnya. Sektor pertanian selain besarnya yang menurun, dari analisis shift-share menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibanding sektor yang sama di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu disarankan perlu adanya : a) Regulasi atau peraturan yang jelas dalam pengembangan kawasan pendidikan tinggi Jatinangor sampai pada tingkat yang lebih bawah (RTRW diimplementasikan secara tegas) . b) Agar penduduk lokal dapat bertahan untuk tetap berusaha di Jatinangor dengan kontinyu dan menguntungkan perlu adanya lembaga pelatihan yang memberi bekal ilmu pengetahuan kewirausahaan. Lembaga pelatihan ini bisa berasal dari perguruan tinggi yang berlokasi di Jatinangor, dengan demikian justru peran PT akan semakin positif bagi masyarakat lokal. c) Pelatihan juga perlu dilakukan untuk para pencari kerja masyarakat lokal, agar mereka dapat terserap oleh kegiatan penunjang yang muncul akibat dibangunnnya kawasan pendidikan tinggi di Jatinangor Kata kunci:

Artikel terkait