Maret Priyatna, SH., Tri Handayani, SH., M.H., Nia Kurniati, SH., MH. Fakultas: HUKUM Sumberdana: LITMUD Tahun: 2007 Abstrak: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2004, kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak ke tiga dilakukan dengan mekanisme kerja sama, diantaranya berupa bangun, kelola, sewa, serah (build, operate, and transfer/BOT), kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/ROT). Pihak ketiga mitra kerja sama Pemerintah Kota Bandung seringkali memerlukan sejumlah dana untuk menjalankan usahanya yang diperoleh dari jasa perbankan. Untuk kepentingan penjaminan atas pinjaman ke pihak bank, diperlukan objek jaminan berupa tanah objek kerja sama pemanfaatan. Untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu harus ada kepastian hukum mengenai dasar-dasar penguasaan hak atas tanah/aset tersebut baik dalam perolehannya, pelepasan maupun dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pengelolaan aset tanah instansi pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu terhadap peraturan perundangan terkait. Hasil penelitian menunjukan, bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang dikuasai dan